Kupang, Sekitar 12 orang tokoh masyarakat dari Kabupaten Nagekeo di Pulau Flores mendesak TNI-AD untuk segera membangun Markas Komando Resor Militer (Korem) di Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo, karena ada lahan milik TNI-AD seluas sekitar 35 hektare yang saat ini belum dimanfaatkan.
Hal ini mengemukan ketika berlangsungnya dialog antara ke-12 tokoh masyarakat Nagekeo yang dipimpin Kornelis Soi, anggota DPRD Nusa Tenggara Timur (NTT) dari F-PDI Perjuangan dengan Komandan Korem 161/Wirasakti, Kol Inf Arief Rachman di Kupang, Rabu.
Ketika mendengar aspirasi tersebut, Danrem Arief Rachman langsung menghubungi Panglima Kodam IX/Udayana, Mayjen TNI Syaiful Rizal di Denpasar, Bali melalui telepon genggamnya untuk menyampaikan kabar gembira tersebut.
Pada 1999 setelah Timor Timur lepas dari NKRI melalui referendum 30 Agustus 1999, Kodam IX/Udayana berencana membangun Korem di Pulau Flores setelah dilikuidasinya Korem 164/Wiradharma Timtim.
Namun, masyarakat Flores pada saat itu belum bisa menerima kehadiran Korem di "Nusa Bunga"--sebutan khas untuk Pulau Flores, karena sesuatu hal.
"Pada saat itu, kami masyarakat di Pulau Flores menolak karena ada kekhawatiran pada masa itu Flores bisa dijadikan sebagai proyek militer atau mengalihkan persoalan di Timtim ke Pulau Flores," ujar Gasper Batubata, mantan anggota DPRD Ngada dalam dialog tersebut.
Nagekeo merupakan kabupaten baru pemekaran dari Kabupaten Ngada yang baru diresmikan menjadi daerah otonom penuh pada 22 Mei lalu bersamaan dengan Kabupaten Sumba Tengah dan Kabupaten Sumba Barat Daya di Pulau Sumba.
Danrem 161/Wirasakti, Kol Inf Arief Rachman menyambut baik keinginan masyarakat Nagekeo untuk pembangunan Markas Korem di wilayah tersebut, namun berdasarkan rencana induk pengembangan (Rinbang) TNI-AD, pembangunan Makorem di Flores baru akan dilaksanakan pada 2009.
Lahan seluas 35 hektare itu, menurut dia, bisa dimanfaatkan untuk pembangunan Makorem dan sebuah batalyon sebagai pasukan pemukul.
"Ini sebuah kabar gembira bagi kami sehingga saya harus menyampaikan langsung kepada Panglima (Panglima Kodam IX/Udayana di Denpasar, Bali). Ini sebuah wujud nyata kemanunggulangan TNI-Rakyat," ujarnya.
Lahan milik TNI-AD seluas 35 hektare itu terletak di Desa Kowak, Kecamatan Aesesa, sekitar lima kilometer dari Mbay, ibukota Kabupaten Nagekeo. Lahan tersebut diberikan secara cuma-cuma oleh masyarakat Nagekeo kepada TNI-AD.
"Kami adalah anak-anak dari orangtua kami yang telah memberikan lahan tersebut kepada TNI-AD. Kami datang ke sini untuk menanyakan, kapan lahan itu digunakan untuk kepentingan militer," kata Rachman Daeng, tokoh pemuda dari Nagekeo dalam dialog tersebut.
"Jika ada rencana TNI-AD membangun Makorem di Pulau Flores, kami berharap agar lahan yang ada digunakan untuk pembangunan Makorem karena posisinya berada di tengah-tengah Pulau Flores," tambah Yohanes Sampa Rajatonga, mantan anggota DPRD Ngada.
Namun, mereka mengharapkan agar pihak TNI-AD terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada masyarakat Nagekeo tentang manfaat dari Makorem tersebut agar tidak menimbulkan salah paham dalam masyarakat sendiri.
"Kami memandang penting keberadaan sebuah Komando Resor Militer di wilayah Pulau Flores untuk memudahkan pengendalian operasi keamanan, namun kita juga tahu bahwa tidak semua orang memiliki pandangan yang sama tentang masalah ini. Karena itu, sosialisasi menjadi amat penting agar masyarakat dapat memahaminya dengan benar pula," kata Gaspar Batubata.
Menurut Danrem Arief Rachman, jika Makorem dibangun yang akan dilengkapi dengan sebuah batalyon sebagai pasukan pemukul maka akan membawa dampak yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi rakyat di daerah itu.
"Dalam sebulan, uang yang beredar dalam masyarakat yang bersumber dari dua institusi tersebut bisa mencapai miliaran rupiah. Ini sesuatu yang sangat positif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Nagekeo," katanya menambahkan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan masukan komentar anda !!!